Kebijakan Politik Etis Serta Tokoh-Tokoh Dibelakangnya

Anams.Id – Pada dasarnya kebijakan- kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam penerapannya terjadi penyimpangan- penyimpangan yang dicoba oleh para pegawai Belanda. Berikut ini kebijakan- kebijakan tersebut, antara lain:

Irigasi

Pengairan cuma diperuntukan kepada tanah- tanah yang produktif buat perkebunan swasta Belanda. Sebaliknya kepunyaan rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah- sekolah. Pembelajaran diperuntukan buat memperoleh tenaga administrasi yang cakap serta murah.

Pembelajaran yang dibuka buat seluruh rakyat, cuma diperuntukkan kepada anak- anak pegawai negara serta orang- orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pembelajaran yakni pengajaran di sekolah kelas I buat kanak- kanak pegawai negara serta orang- orang yang berharta, serta di sekolah kelas II kepada kanak- kanak pribumi serta pada umumnya.

Migrasi

Migrasi ke wilayah luar Jawa cuma diperuntukan ke daerah- daerah yang dibesarkan perkebunan- perkebunan kepunyaan Belanda. Perihal ini sebab terdapatnya permintaan yang besar hendak tenaga kerja di daerah- daerah perkebunan semacam perkebunan di Sumatera Utara, spesialnya di Deli, Suriname, serta lain- lain.

Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung memiliki tujuan menetap. Sebab migrasi diperuntukan buat penuhi kebutuhan hendak tenaga kerja, hingga tidak tidak sering banyak yang melarikan diri.

Buat menghindari supaya pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, ialah peraturan yang menetapkan kalau pekerja yang melarikan diri hendak dicari serta ditangkap polisi, setelah itu dikembalikan kepada mandor ataupun pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, berlangsung karna lebih banyak buat kepentingan pemerintahan Belanda.

Penerapan Politik Etis

Dalam pergantian politik ini negara Belanda membawa pengaruh untuk kebijakan pada negara- negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia“ Hindia Belanda”.

Kalangan liberal di negara Belanda yang mendapat sokongan yang besar dari golongan masyarakat, menekan pemerintah Belanda buat meningkatkan kehidupan di daerah jajahan.

Yang dalam perihal ini salah satu pemeluk politik liberal yakni Van Deventer. C. Th. van Deventer yang ialah salah seorang tokoh penganjur“ pencetus” Politik Etis.

Desakan ini menemukan sokongan dari pemerintah Belanda, dalam pidato negeri pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina berkata:

“ Negara Belanda memiliki kewajiban buat mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Yang perihal demikian pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang diketahui sebagai Politik Etis ataupun Politik Balas Budi.

Tokoh Penyebab Politik Etis

Yang keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda kala itu, paling tidak diwarnai oleh sosok- sosok mereka, baik selaku inisiator, fasilitator, eksekutor ataupun kritikus dari kebijaksanaan tersebut.

Nah berikut ini tokoh- tokoh Belanda yang memberi warna Politik Etis yang antara lain ialah:

Eduard Douwes Dekker“ 1820- 1887”

Pieter Brooshooft“ 1845- 1921”

Conrad Theodore van Deventer“ 1857- 1915”

Jacques Henrij Abendanon“ 1852- 1925”

Dokter. Douwes Dekker“ 1879- 1950”

Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda kala itu, paling tidak diwarnai oleh sosok- sosok mereka, baik selaku inisiator, fasilitator, eksekutor ataupun kritikus dari kebijaksanaan tersebut.

Implementasi Politik Etis

Kebijakan awal serta kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi buat perkebunan- perkebunan Belanda serta emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke wilayah perkebunan Belanda buat dijadikan pekerja rodi. Cuma pembelajaran yang berarti untuk bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran serta pembelajaran sangat berfungsi sekali dalam pengembangan serta ekspansi dunia pembelajaran serta pengajaran di Hindia Belanda.

Salah seseorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini

adalah

Mr.

J. H.

Abendanon

( 1852- 1925)

yang

Menteri Kebudayaan, Agama, serta Kerajinan sepanjang 5 tahun( 1900- 1905). Semenjak tahun 1900 inilah berdiri sekolah- sekolah, baik buat kalangan priyayi ataupun rakyat biasa yang nyaris menyeluruh di daerah- daerah.

Sedangkan itu, dalam warga sudah berlangsung semacam pertukaran mental antara orang- orang Belanda serta orang- orang pribumi. Golongan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang memperoleh diskriminasi sosial- budaya.***